Jakarta, LensaUpdate.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani turut berdialog menimpa dorongan sosial( bansos) yang kian kerap diberikan oleh Presiden Joko Widodo belum lama ini. Ia berkata pemberian bansos ialah instrumen yang telah terdapat di dalam APBN serta telah disetujui oleh seluruh partai politik di DPR.
” APBN itu merupakan Undang- Undang, APBN itu dibahas bersama segala partai politik di Senayan,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK, di kantor Departemen Keuangan, Selasa( 30/ 1/ 2024).
Ia mencontohkan di dalam APBN 2023 pemerintah pula mengalokasikan anggaran buat tujuan dorongan sosial sebanyak Rp 476 triliun. Ia berkata bansos yang dianggarkan pada 2023 itu terdiri dari sebagian tipe. Semacam, lewat Program Keluarga Harapan( PKH) dengan jumlah penerima 9, 9 juta kelompok penerima serta kartu sembako dengan jumlah 18, 7 juta penerima.
Sri Mulyani menarangkan pada 2023, pemerintah pula mengadakan bansos baru ialah dorongan langsung tunai( BLT) El Nino. Ia berkata BLT El Nino itu diberikan buat mengatasi akibat masa kering berkelanjutan.” BLT El Nino yang tahun 2023 kami perkenalkan sebab waktu itu masa kering memuncak, walaupun telah mulai hujan timbul banjir jadi masa tanamnya beralih,” kata ia.
Sri Mulyani berkata bansos yang lain yang diberikan pemerintah lewat APBN 2023 merupakan subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi KUR, serta dorongan pangan.” Telah terdapat dalam APBN nilainya Rp 476 triliun, kata ia.
Bagi Sri Mulyani, pola yang sama pula terdapat pada pemberian bansos 2024. Ia berkata bansos buat tahun ini telah dianggarkan di APBN 2024 dengan nilai Rp 496 triliun. Jumlah itu meningkat dekat Rp 20 triliun dibanding tahun 2023. Anggaran bansos ini, kata ia, pula terdapat dalam UU APBN yang disetujui oleh DPR.
Ia berkata bansos sudah dipecah ke pos- pos, tetapi realisasinya bisa disesuaikan dengan keadaan di lapangan.” Tercantum bila terdapat bonus ataupun terjalin modifikasi dari program- program itu,” kata ia.
Lebih dahulu, Presiden Joko Widodo menghasilkan program dorongan sosial( bansos) baru berbentuk dorongan langsung tunai menjelang masa pemilihan presiden( Pilpres) 2024. Bansos itu diberi nama BLT Mitigasi Resiko Pangan.
Anggaran yang diperlukan buat bansos ini menggapai Rp 11, 2 triliun. Hendak terdapat 18, 8 juta orang yang hendak menerima bansos sebanyak Rp 600 ribu. Dorongan itu hendak diberikan di bulan Februari, bulan yang sama dengan pencoblosan Pemilu.
