Jakarta, LensaUpdate.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diisukan mau mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo( Jokowi), menjajaki jejak Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, serta Keamanan Mahfud MD.
Apalagi dirinya dikabarkan telah menghadap Pimpinan Universal PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri buat memohon izin pengunduran diri itu. Tetapi niatnya itu ditolak Megawati guna melindungi stabilitas pemerintahan serta ekonomi RI.
Memandang keadaan ini, Ekonom Senior INDEF Didik J. Rachbini berkata pengunduran diri Sri Mulyani selaku menteri tidak hendak berakibat besar terhadap perekonomian Indonesia bila memanglah benar terjalin.
Kebalikannya, dia berkomentar pengunduran diri Sri Mulyani ini malah bisa jadi pesan buat pasar jika pemerintah dikala ini dikelola oleh orang- orang yang kredibel serta bertanggung jawab. Terlebih mengingat gimana dikala ini banyak menteri ataupun pejabat negeri yang telah tidak netral dalam berpolitik.
Dia mencontohkan gimana pengelolaan APBN yang di dasar wewenang Sri Mulyani malah dimanfaatkan pemerintah dikala ini buat tujuan politik semacam bansos. Oleh sebab itu Didik berkomentar bila benar Sri Mulyani mengundurkan diri, perihal itu bisa membuktikan gimana dia tidak mau ikut serta dalam kepentingan politik dikala ini.
” Jika APBN yang di dasar bu Sri Mulyani itu diperkosa, pajak rakyat diselewengkan, diinjak- injak buat tujuan politik bansos serta lain- lain, bunda Sri Mulyani itu diam tidak membagikan reaksi serta menjajaki saja kemauan politik memperkosa APBN itu, berarti bunda Sri Mulyani sama dengan politisi biasa. Ia tidak memiliki standar moral lagi ya selaku menteri keuangan yang dikira memiliki kredibilitas,” kata Didik kepada detikcom, Kamis( 1/ 2/ 2024).
Pada tahun pemilu ini pemerintahan Presiden Jokowi memanglah menggelontorkan lumayan banyak dana dari APBN guna bagi- bagi dorongan sosial( bansos). Apalagi anggaran dana buat bansos di 2024 ini masih lebih besar dari tahun- tahun lebih dahulu kala pemerintah masih wajib berhadapan dengan akibat Covid- 19.
Mengutip dari Data APBN 2024 Kemenkeu, tahun ini pemerintah sudah menetapkan besaran anggaran proteksi sosial sebesar Rp 496, 8 triliun. Jumlah ini tercatat naik 13, 1% bila dibanding tahun lebih dahulu, ialah Rp 439, 1 triliun.
Setelah itu lebih dahulu lagi pada 2022 perintah cuma menggelontorkan dana sebesar Rp 460, 6 miliyar buat proteksi sosial. Sebaliknya buat anggaran bansos di puncak pandemi Covid- 19 pada 2021 terletak di angka Rp 468, 2 triliun serta di 2020 yang sebesar Rp 498, 0 triliun.
Bersumber pada informasi ini nampak dana bansos 2024 cuma sedikit di dasar anggaran 2020( selisih Rp 1, 2 triliun) dikala puncak pandemi covid- 19. Tetapi jauh lebih besar daripada 2021, 2022, serta 2023( selisih lebih dari Rp 28 triliun).
Ada pula secara rinci, dana proteksi sosial 2024 ini diperuntukan buat Program Keluarga Harapan( PKH) buat 10, 0 juta KPM, Program Bansos Sembako buat 18, 8 juta KPM, Asistensi Rehabilitasi Sosial( ATENSI) untuk 38, 0 ribu anak, 32, 6 ribu Lanjut usia, dan 58, 3 ribu penyandang disabilitas, Penyaluran dorongan iuran PBI JKN buat 96, 8 juta partisipan.
Setelah itu terdapat pula anggaran Program Indonesia Pintar( PIP) untuk 20, 8 juta siswa serta Program Kartu Indonesia Pintar( KIP) Kuliah untuk 1, 1 juta mahasiswa, Dorongan Langsung Tunai( BLT) Desa buat 2, 96 juta KPM, Penyaluran Subsidi Bunga KUR buat 6, 09 juta debitur, serta Penyaluran Subsidi BBM sebanyak 19, 58 juta kilo liter.
